🕌
Jadwal Sholat Sulawesi Dzuhur 12:10 | Ashar 15:30 | Maghrib 18:00 | Isya 7:20 | Shubuh 4:35
💰
Harga Emas Hari Ini 3,23 jt/gr ↗ 0%
🌤️
Cuaca Jakarta Berawan | 28°C
📰
Berita Terkini Update Terbaru Seputar Indonesia

Krisis Personel Polri di Sulut, Baru 49% Terpenuhi, Rekrutmen Difokuskan ke Wilayah Kepulauan

MANADO | PORTAL BHAYANGKARA -  Kekurangan personel di jajaran Polda Sulawesi Utara kini menjadi isu strategis yang mendorong percepatan rekrutmen, khususnya untuk wilayah kepulauan yang memiliki kompleksitas tinggi.

Dalam lima tahun terakhir, dinamika internal juga menunjukkan adanya tren pengunduran diri anggota. Data Biro SDM mencatat pada 2022 terdapat 3 personel mundur, disusul 8 orang di 2023, 2 orang pada 2024, 4 orang di 2025, dan 2 orang pada 2026. Alasan yang mendominasi meliputi keterlibatan dalam politik, pilihan berwirausaha, hingga kebutuhan keluarga dan pendidikan anak.

Di tengah kondisi tersebut, Karo SDM Polda Sulut, Kombes Pol Slamet Waloya menegaskan bahwa proses pengunduran diri tidak bisa dilakukan sembarangan. Personel hanya dapat mengajukan Pemberhentian Dengan Hormat atas Permintaan Sendiri (PDH APS) setelah memenuhi syarat, termasuk masa dinas minimal 20 tahun dan bebas dari permasalahan hukum maupun disiplin.

Sementara itu, distribusi personel menunjukkan ketimpangan yang cukup tajam. Wilayah kepulauan menjadi titik paling krusial, dengan tingkat pemenuhan yang masih rendah: Polres Kepulauan Talaud 37%, Polres Kepulauan Sangihe 42%, dan Polres Kepulauan Sitaro hanya 31%.

Kondisi ini mempertegas tantangan geografis dan operasional yang dihadapi kepolisian di daerah terluar. Beban kerja yang tinggi serta karakteristik wilayah perbatasan menuntut kehadiran personel dengan kualitas unggul.
Menjawab persepsi yang berkembang, Slamet Waloya menepis anggapan bahwa penugasan di wilayah kepulauan merupakan bentuk hukuman. Ia justru menekankan bahwa wilayah tersebut membutuhkan anggota dengan kompetensi tinggi, terutama dalam menangani kasus-kasus strategis seperti penyelundupan, perdagangan orang, korupsi, hingga peredaran minuman keras.

Secara keseluruhan, kekuatan riil personel di Polda Sulut saat ini baru mencapai 49% dari kebutuhan ideal. Angka ini menjadi dasar bagi institusi untuk mempercepat strategi rekrutmen dan penempatan berbasis kebutuhan organisasi.

Lebih lanjut, kebijakan mutasi yang diterapkan juga diarahkan untuk mendukung pengembangan karier melalui konsep tour of duty dan tour of area, sekaligus menjawab kekurangan personel di wilayah prioritas.

Dengan tekanan kebutuhan yang masih tinggi, Polda Sulut kini bergerak pada dua jalur utama: mengoptimalkan kinerja personel yang ada dan memastikan rekrutmen berjalan lebih efektif, adaptif, serta tepat sasaran guna menjaga kualitas pelayanan publik di wilayah Sulawesi Utara. Sof
f 𝕏 📞 +
GULIR UNTUK MELANJUTAKAN MELIHAT BERITA
PORTALBHAYANGKARA
BERANI OBJEKTIF TERUKUR